Skripsi Akuntansi

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang

Dalam rangka Pembangunan Nasional Indonesia yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka pembangunan rakyat merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar daripada kesejahteraan rakyat, oleh karena itu pemenuhan kebutuhan pangan, sandang,  dan papan sangat diperlukan dalam rangka pemerataan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal ini melalui pembangunan perumahan.

Pembangunan perumahan  bagi masyarakat mempunyai arti yang cukup penting dalam peningkatan kualitas kehidupan rakyat agar tercipta suasana kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial. Mengingat pentingnya perumahan bagi rakyat, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah perumahan ini berdasarkan peraturan mengenai perumahan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengemban tugas di bidang pembiayaan perumahan adalah PT . Bank Tabungan Negara (Persero) dengan dasar hukum Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : B-49/MK/IV/I/1974 tertanggal 29 Januari tahun 1974 yang menegaskan serta menunjuk PT. Bank Tabungan Negara (Persero) berfungsi sebagai wadah pembiayaan Proyek Perumahan Rakyat, dan selanjutnya Pemerintah melalui Menteri BUMN dalam Surat Nomor S-554/M-MBU/2002 memutuskan Bank BTN sebagai Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi hingga saat ini.

Hal ini terkait dengan sasaran pembangunan perumahan oleh pemerintah yaitu rumah-rumah dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Namun kebutuhan akan perumahan ini harus senantiasa memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitan dengan lingkungan sosial disekitarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan tersebut pemerintah maupun pihak swasta memberikan kemudahan bagi mereka yang belum memiliki rumah sendiri dan tidak dapat membeli secara tunai maka dapat membeli dan memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang lebih dikenal dengan KPR-BTN.

Dalam pemilikan rumah dengan fasilitas kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) meminta jaminan atas agunan dari calon Debitur , maka disini terdapat tiga pihak yang terlibat didalamnya yaitu :

  1. Pihak pengembang/developer sebagai penjual rumah.
  2. Pihak pembeli sekaligus sebagai calon debitur dan pemberi jaminan.
  3. Pihak BTN selaku pemberi kredit sekaligus pemegang jaminan.

Pengikatan Kredit Pemilikan Rumah dilakukan dengan suatu perjanjian tertulis yang disebut dengan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (Persero) yang berbentuk perjanjian baku atau sering disebut dengan perjanjian adhesi (standard contract) artinya bentuk perjanjian tersebut telah disiapkan terlebih dahulu, sehingga tinggal mengisi hal-hal yang kosong yang memang tidak mungkin diisi sebelumnya , misalnya nama debitur , jumlah pinjaman , besar bunga , jangka waktu kredit dan jumlah angsuran kredit setiap bulannya.

Maka perjanjian kredit ini merupakan suatu ikatan antara Kreditur dan Debitur dan merupakan Undang-Undang bagi mereka sehingga harus ditaati oleh para pihak berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing , ketidaktaatan dari Undang-undang yang dibuatnya , maka pihak tersebut dikatakan Wanprestasi , Alpa atau Ingkar Janji sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1338.

Untuk mendapat kepastian hukum dan mempunyai kekuatan hukum serta pemenuhan hak dan kewajiban  , maka bank dalam suatu perjanjian kredit juga meminta kuasa jaminan kepada Debitur. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pada Pasal 6 yang berbunyi :

“Apabila Debitur cidera janji , Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual dengan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

Pengikatan jaminan tersebut dilakukan dengan pemberian kuasa oleh Debitur kepada Kreditur . Dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara sebagai Pemegang Hak Tanggungan , dimana Debitur memberi kuasa kepada Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) yang merupakan alasan bagi Pemegang Hak Tanggungan untuk mengajukan kepada PPAT , kepada Badan Pertanahan Nasional yang pada akhirnya Badan Pertanahan Nasional akan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan.

Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin pelunasan jenis-jenis kredit usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993 , tersebut di bawah ini berlaku sampai saat berakhirnya masa berlakunya pemilikan rumah yang diberikan untuk pengadaan perumahan yaitu :

  1. Kredit yang diberikan untuk pembiayaan pemilikan rumah inti, rumah sederhana atau rumah susun dengan luas tanah maksimum 200 m2 dan luas bangunan tidak lebih dari 70 m2.
  2. Kredit yang diberikan untuk kapling siap bangun (KSB) dengan luas tanah 54 m2 sampai dengan 72 m2 dan kredit yang diberikan untuk membiayai bangunannya.
  3. Kredit yang diberikan untuk perbaikan/pemugaran rumah sebagaimana dimaksud dari huruf a dan b.

Proses tersebut di atas terjadi melalui tiga kali perjanjian yang dibuat secara berurutan yaitu :

  1. Perjanjian Jual Beli antara Pembeli dengan Penjual yang berbentuk tertulis dituangkan dalam Akta Jual Beli PPAT.
  2. Perjanjian Kredit antara Debitur dengan Kreditur.
  3. Perjanjian Kuasa Jaminan oleh Debitur atau disebut juga Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berbentuk Akta PPAT.

Dalam masalah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dalam Pasal 15 ayat (3) UUHT ditentukan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) mengenai “hak atas tanah yang sudah terdaftar” wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan.

Sebagaimana diketahui bahwa Perbankan pada dasarnya menghendaki agar Hak Tanggungan dapat segera dibebankan pada saat Perjanjian Kredit direalisasi untuk menjamin kepentingan dan keamanan bagi Bank pemberi kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan .

Akan tetapi selama ini tidak ada keseragaman antara Bank pemberi kredit ,  pada umumnya banyak Bank tidak segera melaksanakan pembebanan Hak Tanggungan dan hanya cukup membuat SKMHT, dengan demikian hampir semua Bank tidak melaksanakan pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan atau agunan yang dikuasainya .

Pada sisi lain ada perjanjian yang tidak diperjanjikan, dalam perjanjian kredit  yang berbentuk perjanjian baku tadi , adanya pergantian Debitur kepada pihak kedua untuk kredit kepada Bank atas nama pihak kesatu , dalam pergantian ini sering dilakukan oleh Debitur tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh Pemegang Jaminan atau dalam masyarakat disebut dijual dibawah tangan, sedangkan dalam perjanjian Kuasa Jaminan (SKMHT) dimana formatnya telah diatur dalam UU No.4 Tahun 1996 pada Pasal 10 huruf g dimana Debitur memberi janji kepada Kreditur yang berbunyi “janji bahwa Pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Pemegang Hak Tanggungan”.

Dengan adanya pergantian Debitur yang dilakukan secara dibawah tangan tersebut, berarti secara yuridis Debitur telah melanggar kesepakatan yang dibuat antara dua pihak sebagaimana pada KUH Perdata Pasal 1338 sebagai asas kebebasan berkontrak , dan Debitur disebut Wanprestasi atau melanggar kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit, meskipun perjanjian yang dibuat dan ditandatangani berbentuk perjanjian baku.Lagi pula yang banyak permasalahan dan paling berisiko dalam kredit itu adalah Kredit Konsumtif .

Umumnya jenis kredit yang paling lazim dari kredit konsumtif ini adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam hal ini Bank BTN merupakan bank yang fokus terhadap pembiayaan perumahan (KPR-BTN) bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak begitu diminati oleh Perbankan lainnya . Maka KPR BTN  cukup memiliki pangsa pasar di Provinsi Bengkulu ini . Berdasarkan data yang diperoleh secara umum pada staf bagian kredit PT. Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Bengkulu kredit bermasalah ( Non Performing Loan) per 31 Desember 2007 adalah1,2 % di Kota Bengkulu .

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap aspek hukumnya yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG BENGKULU”.

  1. B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis akan mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

  1. Apakah faktor – faktor penyebab kredit bermasalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bengkulu ?
  2. Bagaimana cara menyelesaikan kredit bermasalah oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bengkulu terhadap debitur?
  3. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam penyelesaian kredit bermasalah oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bengkulu ?
  1. C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut adalah :

  1. Untuk menemukan faktor – faktor penyebab kredit yang bermasalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bengkulu.
  2. Untuk menemukan cara menyelesaikan kredit bermasalah oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bengkulu terhadap debitur.
  3. Untuk menemukan  hambatan – hambatan dalam penyelesaian kredit bermasalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bengkulu.
  4. D. Tinjauan Pustaka
    1. Tinjauan Tentang Kredit
      1. Pengertian Kredit

Kredit dalam bahasa latin disebut “credere” yang artinya percaya , maksudnya di pemberi kredit (Kreditur) percaya kepada si penerima kredit (Debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan , baik menyangkut jangka waktunya , maupun prestasi dan prestasinya.

Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh Bank , karena dana yang ada di Bank sebagian besar milik pihak ketiga , untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh Bank dalam penggunaan dana tersebut termasuk didalamnya untuk menentukan pemberian kredit.

Pemberian kredit tanpa dianalisis dulu akan sangat membahayakan Bank . Debitur dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin kredit sebenarnya tidak layak diberikan , bisa berakibat sulit ditagih alias macet.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (11) mengartikan “kredit” sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

  1. Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2003:103-104) unsur yang terdapat dalam kredit , adalah :

1)      Kepercayaan

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan.

2)      Kesepakatan

Kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3)      Jangka Waktu

Yang mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati.

4)      Risiko

Akibat ada tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet.

5)      Balas Jasa

Bagi Bank balas jasa keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit yang dikenal dengan bunga.

  1. Fungsi Kredit

Kredit pada awalnya perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari . Pihak yang mendapat kredit harus menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dari kemajuan usahanya itu sendiri , atau mendapatkan pemenuhan kebutuhannya.

Adapun bagi pihak pemberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas (kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba) berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Suatu kredit mencapai fungsinya, apabila secara sosial ekonomi, baik bagi Debitur, Kreditur maupun masyarakat membawa perubahan yang lebih baik bagi pihak Debitur dan Kreditur , mereka memperoleh keuntungan , juga mengalami peningkatan kesejahteraan sedangkan bagi negara mengalami tambahan penerimaan negara dari pajak.

  1. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang biasa disingkat dengan KPR-BTN adalah suatu jenis kredit yang diberikan BTN kepada Debitur atau konsumen atau pembeli untuk memiliki sebuah rumah yang siap dibangun atau sudah siap dihuni.

Dalam KUH Perdata ternyata tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang namanya “Perjanjian Kredit Bank” oleh karena itu penetapan mengenai bentuk hubungan hukum Bank dan Nasabah Debitur yang disebut Perjanjian Kredit Bank itu harus digali dari sumber-sumber diluar KUH Perdata seperti yang dimaksud oleh: SK Direktur BI Nomor 27/162/KEP/Dir tanggal 31 Maret 1995 , tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).

Bank Umum wajib buat Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan BTN telah memiliki PKPB , PD . No . 17/Dir/PD/2000 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank . Berdasarkan hal tersebut perjanjian kredit mendekatkan pada perjanjian pinjam pengganti, menurut KUH Perdata ketentuan umum dalam pinjam pengganti dapat dipergunakan oleh perjanjian kredit seperti yang dimaksud oleh UU No.14/1967 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Perikatan yang lahir dari perjanjian pada umumnya dimaksud dan dikehendaki oleh para pihak, tidak mungkin terjadi perikatan tanpa adanya kesepakatan karena dalam penandatanganan perjanjian kredit dilakukan dihadapan Notaris tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun , dan untuk suatu kredit Bank selalu meminta agunan atau jaminan.

Melihat kepada perjanjian kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) adalah berbentuk perjanjian baku yang diikuti dengan pemberian kuasa jaminan (SKHMT) . Pengertian jaminan baku menurut Sutan Remy Sjahdaini (1993 : 66) adalah:

Perjanjian Baku adalah perjanjian yang seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, yang belum dilakukan hanyalah beberapa hal saja misalnya menyangkut jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan, dengan kata lain yang dibakukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya tidak dibakukan.”

Sedangkan menurut Subekti (2002 : 36) , dimana rumusan tentang perjanjian sebagai berikut :

“Perjanjian adalah perikatan dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, perjanjian itu dinamakan Persetujuan akan kedua pihak itu setuju untuk melaksanakan suatu atau dapat dikatakan belum melakukan perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya”.

Hubungan antara BTN dengan Debitur dalam proses KPR-BTN baru akan timbul/terjadi bila pihak pembeli rumah memerlukan bantuan yang berupa KPR dari BTN , apabila pembeli tersebut telah menerima KPR dari BTN maka fungsi pembeli tersebut adalah sebagai Debitur BTN dengan demikian maka hubungan antara BTN dengan pembeli rumah tersebut adalah hubungan antara Kreditur dengan Debitur. Hubungan itu diikat dengan Surat Perjanjian Kredit Bank BTN.

3. Penggolongan kredit bermasalah

Istilah penggolongan kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri . Semula pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam :

  1. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan atas Aktiva. Peraturan tersebut telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
  2. Surat Keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.
  3. Surat Keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
  4. Peraturan Bank indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Keseluruhan peraturan tersebut di atas, saat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum , yang telah diubah pula oleh peraturan oleh Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum , maka kualitas kredit ditetapkan menurut faktor penilaian yang meliputi prospek usaha; kinerja (performance) debitur ; dan kemampuan membayar . Dengan memperhatikan ketiga faktor penilaian tersebut, maka kualitas kredit ditetapkan menjadi:

a. lancar

b. dalam perhatian khusus

c. kurang lancar

d. diragukan; atau

e. macet.

Penggolongan tersebut tidak diikuti dengan rincian penjelasan dan kriterianya, tidak seperti pada ketentuan sebelumnya yang memperinci dan menjelaskan kriteria dalam penggolongan kualitas kredit tersebut. (Muhammad Djumhana , 2006 : 552 )

Kualitas kredit kategori tiga hingga lima yang disebut sebagai kredit bermasalah atau NPL (Non Performing Loan). Istilah ”NPL” sendiri biasanya digunakan dalam menentukan rasio kredit bermasalah terhadap total kredit. Jadi, kredit macet hanya salah satu kategori dalam kredit bermasalah serta rasio NPL merupakan perbandingan jumlah kredit kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap jumlah total kredit. (Iwan  Gunadi http://caritabasa.wordpress.com/2007/09/11/kredit-bermasalah atau kredit-macet)

Mengenai umur tunggakan dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang bertujuan untuk menghindari risiko kerugian dari kredit yang telah diberikan oleh Bank dengan jalan mengupayakan pemecahan masalah yang dihadapi debitur sehingga kewajiaban debitur kepada Bank menjadi optimal .

PBI No 7/2/PBI/2005 tersebut kemudian disempurnakan kembali oleh BI dengan  PBI No 8/2/PBI/ 2006 , BI tidak memukul rata kualitas aktiva produktif . Dalam aturan yang disempurnakan tersebut berlaku ketentuan aktiva produktif atas dasar perjanjian bersama (sindikasi) penyeragaman masih berlaku . Pada contoh lainnya , aktiva produktif di bawah Rp 500 juta tidak berlaku ketentuan penyeragaman.

3.   Beberapa cara penyelesaian kredit bermasalah secara umum

Secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu :

  1. Penjadwalan kembali (rescheduling)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

  1. Persyaratan kembali (reconditioning)

Yaitu perubahan sebagaian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagaian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

  1. Penataan kembali (restructuring)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagaian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Penyelesaian seperti diatas merupakan alternatif sebelum dilakukan penyelesaian melalui lembaga yang lebih bersifat yudisial.

Pengaturan bentuk penangan dan penyelesaian masalah perkreditan tersebut ditetapkan dengan melihat jenis pembiayaan, yaitu apakah pembiayaan konvensional atau berdasarkan syariah dan bentuk banknya, yaitu bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat . (Muhamad Djumhana , 2006 : 553 ).

Cara penyelesaian di atas juga bisa di kombinasikan dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah (rescue program) yakni :

1). rescheduling dan reconditioning,

2).  rescheduling dan restructuring,

3). restructuring dan reconditioning,

4). rescheduling , reconditioning , dan   restructuring. (Lukman Dendawijaya,M.M ,2005: 83)

Bagi pihak bank dalam melakukan penyelesaian atau penanganan kredit bermasalah ini , juga wajib terlebih dahulu memiliki kebijakan tertulis yang wajib disetujui oleh Komisaris / Badan Pengawas Bank . Kebijakan tersebut merupakan pedoman bank dalam melaksanakan penanganan kredit bermasalah .

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)   Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor .300/ KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara adalah sebagai berikut :

”Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah , lembaga negara , atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Maka berdasarkan hal tersebut Bank BTN dalam menghadapi kredit bermasalah yang difokuskan pada KPR-BTN melakukan langkah-langkah atau upaya dengan kebijakan kreditnya yaitu antara lain :

1. Pembinaan

a. Cresh Program Tunggakan (CPT) yaitu dengan cara menagih   langsung tunggakan KPR ke lokasi-lokasi perumahan.

b.  Melalui surat teguran yaitu :

- Teguran I berupa konferensi tunggakan.

- Teguran II berupa tagihan sebagian tunggakan maupun denda tunggakan .

- Teguran III berupa tagihan semua tunggakan dan denda.

- Tagihan ke IV berupa tagihan jumlah kredit baik itu pokok kredit maupun denda dan bunga kredit.

2. Penyelamatan, antara lain :

a.      Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan (PUST) dengan cara menghubungi debitur yang menunggak untuk dilakukan penjadwalan ulang tunggakan , dimana tunggakan tersebut dan denda dicicil dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan debitur dengan bank.

b.      Penjadwalan Ulang Sisa Pinjaman (PUSP) ini dilakukan oleh bank untuk meringankan debiturnya yang menungggak dengan cara perpanjangan waktu kredit sehingga angsurannya menjadi lebih kecil namun perpanjangan tersebut tetap memperhatikan usia maksimal pemohon PUSP tersebut yaitu usia 56 tahun . Sebagai contoh masa kredit diperpanjang sampai dengan lima tahun sedangkan usia pemohon 50 tahun berarti perpanjangan jangka waktu dapat di lakukan.

c.      Lelang Jaminan yang  dilakukan apabila pembinaan yang telah dilakukan tidak berhasil dilakukan maka  akan dilakukan pelelangan jaminan.

  1. E. Metode Penelitian

1.  Jenis  Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris dan yang diteliti adalah penyelesaian kredit bermasalah pada PT . Bank Tabungan Negara (persero)  Cabang Bengkulu yang data-datanya berdasarkan penelitian langsung ke lokasi penelitian . Sehingga diharapkan mendapatkan data yang valid dan selanjutnya diuji dengan ketentuan-ketentuan dalam Kebijakan Kredit Bank BTN dan berbagai ketentuan yang terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah.

2.  Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

  1. Populasi

Menurut Soerjono Soekanto (1986:172) Populasi adalah universe sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.

b.   Sampel

Sampel yaitu “bagian dari populasi yang mewakili populasinya” (Burhan Ashshofa, 1996 :79) untuk menentukan sampel penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu “sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi” (Burhan Ashshofa, 1996 :91) oleh karena itu yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

  1. Pimpinan Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Bengkulu.
  2. Dua  orang staf bagian kredit Bank BTN Cabang Bengkulu.
  3. Satu  orang staf dokumen pokok Bank BTN Cabang Bengkulu.
  4. Dua  orang  developer/ pengembang perumahan di Bengkulu.
    1. Lima orang debitur kredit bermasalah di Kota Bengkulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

  1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara dengan responden yang pertanyaannya telah disusun sebelumnya.

b.   Data Sekunder

Data sekunder yaitu setiap data yang sudah siap digunakan, yang tersedia pada perpustakaan,ataupun dokumen pada Bank BTN Cabang Bengkulu. Data sekunder dikumpulkan dengan cara mencari , membaca dan mempelajari buku-buku literatur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Sebelum data dianalisis terlebih dahulu data harus dikumpulkan, diseleksi dan disempurnakan baik itu data primer maupun sekunder selanjutnya dilakukan tahap pengolahan data dengan :

  1. Editing Data

Penyusunan data yang diperoleh selama penelitian baik melalui perpustakaan maupun langsung disusun dan dikelompokkan sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang diteliti. Setelah data diedit kemudian melakukan pemeriksaan data dan penyesuaian data dengan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan kebenaran data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban masalah yang akan diteliti.

5.   Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis selanjutnya adalah membahas dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan perpustakaan dalam bentuk uraian-uraian .

BAB II PEMBAHASAN

  1. A. Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu

Dalam rangka menyelamatkan uang masyarakat yang telah disalurkan melalui kredit Bank Tabungan Negara yang telah berdasarkan proses kredit di Bank Tabungan Negara yaitu :

  1. Debitur mengajukan permohonan kredit yang blankonya ada di BTN.
  2. Pihak BTN memeriksa kelengkapan berkas/persyaratannya.
  3. BTN memanggil untuk di wawancarai sejalan dengan pembangunan fisik Rumah + 20 % (Minimal).
  4. Dari permohonan tersebut diadakan Rapat Komite Kredit dan Petugas BTN memeriksa Rumah yang akan di akad kredit minimal Rumah sudah siap huni 100%.
  5. Setelah 1 s/d 5 diadakan akad kredit di depan notaris dan didalamnya timbul hak dan kewajiban dimana debitur berutang sejumlah uang kepada BTN untuk membeli rumah secara kredit kepada pengembang kalau kredit diatas 50 juta dipakai hak tanggungan kalau dibawah 50 juta SKMH Surat Kuasa Memegang Hak bukti APHT Pembebanan hak tanggungan.

Maka akan dilakukan berbagai langkah kebijakan untuk menyelesaikan Kredit Perumahan Rakyat (KPR-BTN)  bermasalah tersebut .Sedangkan yang dimaksud dengan kredit bermasalah itu sendiri atau dalam istilah Bank Tabungan Negara diistilahkan dengan Angunan Agunan kredit yang ditelantarkan/rumah kosong yang disingkat RUKOS, menurut Surat Edaran Nomor 03/DIR/BPKPR/0493 adalah agunan kredit yang berupa bangunan atau rumah dan tanah yang disajikan jaminan atas kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara, tidak dipelihara, dimanfaatkan, diusahakan dan atau dihuni sesuai tujuan dari pemberian kreditnya dan debitur tidak/belum melakukan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit.

Oleh karena itu, pokok bahasan dari hasil penelitian ini tidak terlepas pada aspek dari :

    1. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah

Dalam proses perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara, sebelum akad kredit ditandatangani oleh pihak Kreditur dengan Debitur, dimana yang bertindak sebagai debiturnya adalah Pembeli/Konsumen maka terhadap perumahan yang menggunakan fasilitas KPR-BTN ini terlebih dahulu harus dilakukan perjanjian jual beli antara Pengembang (Developer) dengan Debitur (Pembeli/konsumen) dalam suatu Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris atau PPAT.

Untuk melakukan perjanjian jual beli pihak Debitur (Pembeli/konsumen) harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dan mengisi formulir yang telah ditentukan oleh pihak Pengembang (Developer).

Konsumen/pembeli rumah yang dibangun Pengembang (Developer) dengan menggunakan fasilitas KPR-BTN terbuka untuk semua lapisan masyarakat. namun persyaratan-persyaratan dan formulir isian yang harus dipenuhi antara masyarakat biasa atau swasta dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu ada perbedaan. Perbedaan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Swasta

Calon pembeli dari swasta yang akan membeli rumah harus melengkapi syarat-syarat dan form-form yang telah disiapkan oleh developer (pengembang) adalah sebagai berikut :

1)      Form -1/KPR 86 (Permohonan KPR)

2)      Form -2/KPR 86 (Surat Keterangan)

3)      Form -3/KPR 86 (Surat Kuasa Pemotongan Gaji)

4)      Form -4/KPR 86 (Surat Keterangan Penghasilan)

5)      Pas photo suami istri ukuran 3 x 4 (ditempel pada form-1)

6)      Surat Keterangan Kerja

7)      Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah

8)      Surat Keterangan Kesehatan (Kir Dokter)

9)      Foto copy KTP Pemohon 3 lembar

10)  Foto copy KTP Suami/Istri Pemohon 3 lembar

11)  Foto copy Kartu Keluarga

12)  Foto copy Surat Nikah

13)  Tabungan Batara Rp.50.000,-

  1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Calon pembeli dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan membeli rumah harus melengkapi syarat-syarat dan form-form yang telah disiapkan oleh Pengembang (Developer) adalah sebagai berikut :

1)      Form -1/KPR 86 (Permohonan KPR)

2)      Form -2/KPR 86 (Surat Keterangan)

3)      Form -3/KPR 86 (Surat Kuasa Pemotongan Gaji)

4)      Form -4/KPR 86 (Surat Keterangan Penghasilan)

5)      Pas photo suami istri ukuran 3 x 4 (ditempel pada form-1)

6)      Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah

7)      Surat Keterangan Kesehatan (Kir Dokter)

8)      Foto copy Daftar Gaji Global

9)      Foto copy Kartu Pegawai (Karpeg) 3 lembar/dilegalisir

10)  Foto copy SK terakhir 1 lembar, dilegalisir atasan

11)  Foto copy Anggota Taspen

12)  Foto copy KTP Pemohon 3 lembar, dilegalisir Kades/Camat

13)  Foto copy KTP Suami/Istri Pemohon 3 lembar, dilegalisir Kades

14)  Foto copy Kartu Keluarga

15)  Foto copy Surat Nikah

16)  Foto copy Buku Batara, Saldo Minimal Rp.50.000,-

Untuk type rumah apakah yang akan dibeli apakah RS/RSS atau type 36/45 disesuaikan dengan keinginan dari pembeli, dimana jangka waktu angsuran pembelian rumah adalah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun. Bagi Pegawai Negeri Sipil uang muka KPR disesuaikan dengan golongan dan kepangkatan pegawai yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Areka Yoyon Putra dan PT. Ahsani Karya   sebagai Pengembang (Developer), maka dari jumlah rumah yang telah dibangun PT. Areka Yoyon Putra sebanyak 26 unit rumah. Sedangkan PT. Ahsani Karya telah dibangun sebanyak 70 unit rumah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu pembeli perumahan yang dibangun oleh PT. Areka Yoyon Putra adalah Aldi sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.303/L/2007 tanggal 14 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Noviartati, S.H. Dari keterangan yang diperoleh, ditegaskan bahwa dengan telah dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli antara Direktur PT. Areka Yoyon Putra dengan Aldi dihadapan Notaris Noviartati, S.H, maka proses selanjutnya dilakukan adalah pengikatan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dengan Bank Tabungan Negara.

Dalam  melakukan  pengikatan   perjanjian   kredit   antara  Bank Tabungan Negara dengan Aldi No.00037-01-01-000272-8, dimana Bank setuju memberikan pinjaman sejumlah uang kepada debitur dan dengan ini pula debitur menyatakan berhutang kepada bank dengan ketentuan pokok sebagai berikut :

a)      Jumlah pinjaman.

b)      Bunga.

c)      Pembayaran kembali kredit dan jangka waktu kredit

d)     Tanggal jatuh waktu pembayaran angsuran bulanan dan denda tunggakan.

e)      Provisi bank dan biaya lainnya.

f)       Agunan kredit.

g)      Penggunaan pinjaman dan kuasa.

h)      Lain-lain

Perjanjian kredit pemilikan rumah tersebut selanjutnya disahkan lebih lanjut ke Notaris Noviartati No.303/L/2007 pada tanggal 14 Juni 2007.

Dengan demikian dapat dilihat dari aspek hukum, maka pengikatan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 36 tanggal 14 Mei 2007 diwakili oleh Kepala Kantor Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Bengkulu dengan Debitur secara hukum adalah sah dan mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian kredit pemilikan rumah ini adalah perjanjian pokok, sebagai dasar untuk melakukan perjanjian pengikatan jaminan kredit. Kalau perjanjian pokok ini belum dilakukan maka perjanjian pengikatan jaminan kreditnya tidak bisa dilakukan.

Jadi secara juridis, perjanjian pengikatan jaminan kredit pemilikan rumah itu baru bisa dilaksanakan dan secara juridisnya dapat dipertanggungjawabkan apabila perjanjian jual beli perumahan itu sudah dibuatkan akta jual belinya dan melengkapi persyaratan-persyaratan kredit serta pengisian form-form baik yang telah ditetapkan oleh Pengembang (Developer) ataupun oleh Bank Tabungan Negara.

Pelaksanaan perjanjian pengikatan jaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR-BTN) dilakukan setelah perjanjian pokoknya sudah ditandatangani. Jaminan kredit yang diberikan oleh Debitur kepada Bank Tabungan Negara adalah tanah dan rumah yang dibeli oleh kreditur perumahan juga tunduk kepada UU No.4 Tahun 1996 beserta peraturan pelaksanaannya. Adapun prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Prosedur pengikatan pinjaman kredit yang menggunakan hak atas tanah sebagai jaminan kredit langsung diikat dengan hak tanggungan, kalau pinjaman kredit debitur lebih dari 50 juta ke atas. Sedangkan pinjaman kredit debitur yang kurang dari 50 juta, maka jaminan kredit diikat dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). SKMHT ini akan dibuatkan APHT apabila debitur ada indikasi untuk melakukan wanprestasi/ingkar janji, maka selambat-lambatnya 3 bulan sejak debitur dinyatakan wanprestasi/ingkar janji harus didaftarkan untuk mengikatkan hak tanggungannya.

Untuk kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Paket K dengan bunga subsidi, maka pengikatan jaminann hak tanggungannya cukup sebatas pemberian SKMHT saja. Sedangkan untuk pengikatan jaminan hak tanggungan paket C dengan bunga komersial dilakukan sampai pada pembuatan APHT. Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) tersebut di atas tidak berlaku dalam hal SKMHT diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kredit tertentu yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 15 ayat (5) tersebut misalnya adalah kredit program, kredit kecil, kredit pemilikan rumah dan kredit lainnya yang sejenis sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993.

Pelaksanaan pengikatan hak tanggungan atas tanah dan bangunan dilakukan dihadapan PPAT oleh Bank Tabungan Negara atas kesepakatan atau persetujuan dari debitur. Sedangkan mengenai besarnya biaya pengikatan hak tanggungan tersebut dibebankan kepada debitur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris atau PPAT Ichsan Tedjabuana, SH ditegaskan bahwa pada asasnya pembebanan hak tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan. Hanya apabila benar-benar diperlukan dan pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir maka penggunaan SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) dapat diperkenankan. SKMHT wajib dibuat dengan kata otentik, dihadapan notaris atau PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1).Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan.

2).Tidak memuat kuasa substitusi, artinya tidak memuat hak untuk menggantikan penerima kuasa melakukan pengalihan hak.

3).Mencantumkan secara jelas obyek hak tanggungan, jumlah utang, nama dan identitas kreditur dan nama serta identitas debitur bukan pemberi hak tanggungan.

Ditegaskan lebih lanjut bahwa SKMHT tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun kecuali telah dilaksanakan atau telah habis jangka waktunya.

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan diberikan sendiri oleh pemberi hak tanggungan untuk :

1)      Untuk tanah yang sudah terdaftar atas nama pemberi hak tanggungan sendiri wajib diikuti pembuatan akta hak tanggungan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberian kuasa tersebut.

2)      Untuk tanah yang belum terdaftar atas nama pemberi hak tanggungan; dan yang sudah terdaftar tapi belum terdaftar (balik nama) atas nama pemberi hak tanggungan, atau yang belum dilakukan pemecahan/pemisahan atas sertifikat induk menjadi atas nama pemberi hak tanggungan; wajib diikuti pembuatan akta pemberian hak tanggungan paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah diberikannya kuasa tersebut.

Dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dilakukan oleh Notaris atau PPAT adalah meneliti warkah dan surat-surat yang ada (misalnya: sertifikat hak atas tanah, KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Perjanjian Kawin, kewarganegaraan, pernyataan atau penetapan ganti nama, PBB tahun terakhir, IMB, keterangan/penetapan waris, keterangan cek sertifikat daftar isian, anggaran dasar badan hukum, akta peralihan hak, riwayat tanah, keterangan belum bersertifikat, keterangan tanah adat, tidak sengketa dan lain-lain).

Untuk mencegah berlarut-larutnya pemberian kuasa dan demi tercapainya kepastian hukum, SKMHT dibatasi jangka waktu berlakunya. SKMHT wajib segera diikuti dengan pembuatan APHT dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; dan terhadap tanah-tanah yang dimaksud belum terdaftar jangka waktunya 3 (tiga) bulan. Yang dimaksud dengan tanah belum terdaftar adalah : a) tanah-tanah yang telah ada hak kepemilikannya menurut hukum adat (bukti kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain), tetapi proses administrasi dalam konversinya belum selesai dilaksanakan; b) tanah-tanah yang sudah bersertifikat, tetapi belum didaftar atas nama pemberi hak tanggungan sebagai pemegang hak atas tanah yang baru, yaitu tanah yang belum difatar peralihan haknya, pemecahannya atau penggabungan haknya.

Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) tersebut di atas tidak berlaku dalam hal SKMHT diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kredit tertentu yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 15 ayat (5) tersebut misalnya adalah kredit program, kredit kecil, kredit pemilikan rumah dan kredit lainnya yang sejenis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria No.4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit tertentu tanggal 8 Mei 1996, berlaku sampai saat berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok yang bersangkutan.

Adapun konsekwensinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, akan mengakibatkan surat kuasa yang bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pembuatan Hak Tanggungan. Dan juga pihak Notaris atau PPAT akan menolak membuat Akta Pembuatan Hak Tanggungan apabila SKMHT tidak dibuat sendiri oleh Pemberi Hak Tanggungan atau tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas. Karena sebagaimana diketahui banyak terjadinya pengikatan jaminan kredit ini bukan untuk kepentingan si pemilik hak yang sesungguhnya, tetapi hak tersebut digunakan oleh pihak lain. Kenyataan yang demikianlah yang menyebabkan dalam memberikan SKMHT, si pemilik yang sah harus datang sendiri menghadap Notaris atau PPAT.

Hak atas tanah yang diikat sebagai hak tanggungan dibuat dalam bentuk akta yang disebut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh pejabat yang berwenang yaitu PPAT, ini dilakukan setelah kreditur dan debitur mengadakan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Dalam akta wajib dicantumkan :

1)      Nama serta identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan;

2)      Domisili/domisili pilihan;

3)      Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat b UUHT;

4)      Nilai tanggungan;

5)      Uraian yang jelas mengenai obyek hak tanggungan.

Dalam akta dapat dicantumkan (fakultatif dan tidak limitatif) janji-janji sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dapat dicantumkan janji untuk menyewakan obyek hak tanggungan, mengubah bentuk atau tata susunannya, menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan, pemberian wewenang pengelolaan, hak atas sebagian atau seluruh uang asuransi diberikan kepada pemegang hak tanggungan, pemberi hak tanggungan akan mengosongkan obyek hak tanggungan pada waktu eksekusi, atau janji lainnya.

Akta pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan oleh PPAT pada Kantor Pertanahan berikut warkah lengkap yang diperlukan selambat-lambatnya 7 hati kerja setelah penandatanganan akta. Kantor Pertanahan wajib mendaftarkan akta pemberian hak tanggungan dalam buku hak tanggungan pada hari ke-7 setelah menilai bahwa sertifikat tanah dan warkahnya telah memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai bukti lahirnya (peringkatnya) hak tanggungan.

2.  Pendaftaran Hak Tanggungan KPR-BTN ke Kantor Pertanahan (BPN)

Sebagaimana ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan berikut warkah-warkah yang diperlukan selambat-lambatnya 7 hari setelah penandatanganan akta. Kantor Pertanahan wajib mendaftarkan akta pemberian hak tanggungan dalam buku hak tanggungan pada hari ke-7 setelah menilai bahwa sertifikat tanah dan warkahnya telah memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai bukti lahirnya (peringkat) hak tanggungan.

Mengenai siapa yang harus mendaftarkan APHT ke Kantor Pertanahan berdasarkan hasil wawancara dengan PPAT dijelaskan bahwa yang mendaftarkan seharusnya di penerima hak tanggungan (Bank), namun dalam meningkatkan pelayanannya kepada Bank, PPAT dapat diminta jasanya untuk melakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan, yang jelas fungsi PPAT membuat aktanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan/BPN Kota Bengkulu ditegaskan bahwa pendaftaran hak tanggungan yang obyeknya berupa sebagian atau hasil pemecahan dari hak atas tanah induk yang sudah terdaftar dalam suatu usaha real estat, kawasan industri atau Perumahan Inti Rakyat (PIR) dan diperoleh pemberi hak tanggungan melalui pemindahan hak maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.  Surat Pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua) dan membuat daftar jenis-jenis surat-surat yang disampaikan;

  1. Permohonan dari pemberi hak tanggungan untuk pendaftaran hak atas bidang tanah yang merupakan bagian atau pecahan dari bidang tanah induk;
  2. Foto copy surat bukti identitas pemohon pendaftaran hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud huruf b;
  3. Sertifikat asli hak atas tanah yang akan dipecah (sertifikat induk);
  4. Akta Jual Beli asli mengenai hak atas bidang tanah tersebut dari pemegang hak atas tanah induk kepada pemberi hak tanggungan;
  5. Izin Pemindahan Hak berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 jis. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.SK.59/DDA/1970 dan Nomor 6 Tahun 1972, apabila diperlukan izin untuk peralihan hak tersebut, atau pernyataan dari pemberi hak tanggungan mengenai bidang tanah yang dipunyainya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri SK.59/DDA/1970;
  6. Bukti pelunasan biaya pendaftaran peralihan hak menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992;
  7. Foto copy Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) untuk pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang menjadi obyek hak tanggungan apabila pembayaran tersebut diharuskan menurut peraturan yang berlaku;
  8. Surat permohonan pendaftaran hak tanggungan dari penerima hak tanggungan;
  9. Foto copy surat bukti identitas pemberi dan pemegang hak tanggungan;
  10. Lembar kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan;
  11. Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang sudah di paraf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk pembuatan sertifikat hak tanggungan;
  12. Bukti pelunasan biaya pendaftaran hak tanggungan.

Pendaftaran hak tanggungan sangat penting artinya, karena dengan didaftarkan APHT maka proses penerbitan sertifikat hak tanggungan akan mudah dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan.

Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang sudah didaftarkan oleh Bank melalui PPAT ke Kantor BPN Kota Bengkulu paling lambat tujuh hari sejak didaftarkan harus sudah dibuat sertifikat hak tanggungan.

Dengan diterbitkannya sertifikat hak tanggungan tersebut, maka didalam sertifikat hak atas tanah akan tercantum bahwa hak tersebut telah diikat dengan hak tanggungan. Sehingga apabila terjadi suatu perbuatan hukum terhadap peralihan hak tersebut dimana hak itu masih dibebankan dalam suatu hak tanggungan maka pihak ketiga akan mengetahui risiko yang akan terjadi apabila mereka juga melakukan suatu perbuatan hukum terhadap hak atas tanah tersebut seperti misalnya melakukan transaksi jual beli.

Pembebanan hak atas tanah sebagai obyek hak tanggungan dapat dilakukan oleh debitur tidak hanya kepada suatu bank saja, tetapi juga dilakukan kepada beberapa Bank. Apabila terjadi hal yang demikian maka pembebanan berikutnya harus ada persetujuan dari Bank pertama. Sertifikat hak atas tanah yang aslinya ditahan oleh bank dan apabila terjadi pembebanan/pengikatan kedua pada bank lain, maka bank pertama memberikan kepada Kantor Pertanahan (BPN) untuk memasang Hak Tanggungan kedua dan setelah selesai pengikatan, sertifikat asli hak atas tanah diminta kembali atau dipegang oleh bank pertama.

Sertifikat hak tanggungan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengikatan jaminan kredit. Sertifikat hak tanggungan memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya sertifikat tersebut secara juridis mengandung gross akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial secara langsung terhadap tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit untuk disita dan dilelang secara langsung tanpa harus menunggu keputusan pengadilan.

Pencoretan hak tanggungan dalam buku register penerbitan sertifikat hak tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan atas permintaan bank karena kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur sudah dilunasi oleh debitur. Pencoretan ini sangat penting artinya terhadap sertifikat hak tanah karena dengan dicoretnya pembebanan hak tanggungan tersebut, maka sertifikat hak atas tanah tersebut sudah terbebas dari pengikatan hak tanggungan.

Dengan dilakukannya pencoretan hak tanggungan tersebut maka hak tanggungan hapus karena : 1) hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungna; 2) dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan; 3) pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri; 4) hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka untuk melihat apakah hak tanggungan berfungsi dengan baik sebagai jaminan pelunasan hutang debitur dan dapat meminimalkan hutang debitur apabila terjadi kredit macet, tentunya akan dilihat terlebih dahulu dari proses pengikatan hak tersebut. Apakah hak atas tanah yang dijadikan sebagai hak tanggungan pada suatu bank pengikatannya sesuai dengna peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti prosedur yang benar maka hak tanggungan mempunyai fungsi eksekutorial untuk pelunasan utang debitur. Karena sudah dijamin dalam sertifikat hak tanggungan yang mempunyai kekuatan gross akta tanpa menunggu keputusan pengadilan untuk melakukan pelelangan.

Namun demikian, hak tanggungan yang diberikan oleh debitur tidak menjamin pelunasan utang secara keseluruhan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa apabila kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur lebih besar dari jaminan yang diberikan, pihak bank dapat meminta jaminan lain atau jaminan tambahan lainnya yang bukan benda tetap (hak atas tanah). Apabila terjadi demikian, maka fungsi hak tanggungan hanya dapat meminimalkan kembalinya kredit dari debitur kepada kreditur. Untuk jaminan yang lainnya tergantung bagaimana prosedur pengikatan yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Disini fungsi hak tanggungan terlepas dari tanggung jawab untuk menjamin pelunasan hutang secara keseluruhan.

Apabila terjadi hal yang sebaliknya, dimana pelunasan utang lebih kecil dari nilai jual hak atas tanah yang dijaminkan, maka kelebihan uang penjualan dari hak tanggungan tersebut akan dikembalikan kepada debitur sebagai pemilik hak tersebut.

Dengan demikian, pihak perbankan akan merasa aman untuk menyalurkan kredit kepada debitur. Karena pihak bank akan memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak untuk kembalinya kredit apabila debitur ingkar janji/wanprestasi. Tentunya proses pengikatannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.

3.  Hak dan Kewajiban Debitur

a. Hak Debitur

Hak debitur yaitu menerima tanah beserta bangunan di atasnya dan kewajibannya yaitu membayar atau melunasi pinjamannya dan membayar bunga dari pinjaman.

Sedangkan kewajiban debitur adalah melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditentukan, yang mana hal ini merupakan kewajiban pokok penerima kredit dan ditentukan lagi lebih rinci dalam model-model perjanjian kredit.

Selanjutnya masih terdapat kewajiban debitur yaitu kewajiban administrasi dan kewajiban untuk tunduk pada segala petunjuk dan peraturan bank. Kewajiban ini dapat dirinci menjadi :

1). Kewajiban membayar hutang; hutang berarti segala perutangan debitur kepada bank karena apa saja, baik berupa rente, denda, propisi dan ongkos ataupun hutang bea dan lain-lain atau hutang karena jumlah pokok

2). Kewajiban membayar biaya; setiap penerima kredit wajib membayar sejumlah biaya yang diperlukan guna persiapan perjanjian kredit. Biaya ini antara lain biaya persiapan dan bunga, biaya persiapan ini terdiri dari materai, propisi, biaya notaris, premi asuransi barang jaminan.

3). Kewajiban membayar bunga; pengertian bunga dilingkungan perbankan di Indonesia identik dengan pengertian bunga menurut Rabonbank (Nederland) De Cooperative Centrale Raiffesen Boerenleenbank, bahwa bunga adalah kerugian yang dibayar untuk pemakaian uang. Jadi setiap penerima kredit mempunyai kewajiban untuk membayar bunga yang telah dia setujui dengan pihak pemberi kredit (bank).

  1. Hak dan Kewajiban Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu (Kreditur)

Hak Bank Tabungan Negara adalah sebagai berikut :

1). Berhak menerima pembayaran angsuran sesuai dengan yang telah disepakati,

1).  Berhak menahan bukti pemilikan rumah yaitu sertifikat hak milik,

2). Berhak untuk melaksanakan hak eksekusi atas penjualan barang jaminan yang dipegang menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh bank,

3).  Wajib menyerahkan kembali kepada debitur semua surat-surat dan dokumen mengenai rumah berikut tanahnya serta surat-surat bukti lainnya yang disimpan atau dikuasai bank,

3). Mencairkan Bappetarum kepada debitur untuk kepentingan realisasi KPR (biaya proses dan uang muka kepada pengembang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu dan Kepala Seksi kredit dapat diketahui bahwa jumlah kredit bermasalah yang ada di Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sampai tahun 2007  yaitu sekitar 1,2 % , atau sekitar 109 orang dari 9100 orang. Sedangan faktor terjadinya kredit bermasalah pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu, menurut Kepala Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu ada beberapa faktor:

  1. Faktor Pemerintah, yaitu faktor yang datangnya di luar dari kreditur dan dibitur yaitu suku bunga tinggi dan rekayasa akuntan;
  2. Faktor yang datangnya dari pihak debitur yaitu :

-          spekulasi,

-          salah dalam penggunaan kredit

-          kegagalan usaha debitur yang biasa dari kelompok usaha keluarga

-          musibah menimpa usaha debitur

-          terjadinya pemutusan hubungan kerja

  1. Faktor kreditur

-          Skill dan kekurang mampuan analis kredit (sumber daya manusia lemah)

-          Presure atau adanya penekanan dari pihak luar dari pemberian kredit.

-          Lemahnya sistem informasi kredit

Selain dari hal tersebut di atas , pertumbuhan kredit maupun pengembalian tingkat pengembalian yang sebelum kenaikan harga BBM per Oktober 2005 memang cukup lancar, karena kelayakan masyarakat untuk memperoleh KPR telah diteliti secara cermat oleh pihak bank melalui penghasilan mereka.

Namun , kenaikan harga BBM hingga 104 % berdampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa, terutama yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Akibatnya , pendapatan masyarakat secara riil turun drastis. Belum lagi , kenaikan suku bunga kredit langsung dibebankan bank kepada peminjam.

Kredit yang semula dinilai layak oleh bank boleh jadi menjadi tidak layak karena kemampuan peminjam mengangsur utang pokok  dan bunga menurun . Tanggungan bank atas kredit macet KPR pun kian besar. Kondisi ini tentu akan sangat mempengaruhi kinerja bank. Oleh sebab itu , perlu ada solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (Aviliani,2000, Suara Karya Online).

Dari berbagai penyebab kredit bermasalah di atas, yang paling dominan adalah karena faktor ekonomi yang tidak menguntungkan, yaitu terjadinya kenaikan harga barang, sehingga para debitur mengalami kesulitan untuk membiayai kehidupannya sehari-hari seperti untuk biaya makan dan lain-lain sehingga tidak mampu lagi untuk mengangsur harga rumah/kredit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para nasabah yang mengalami kredit bermasalah diketahui bahwa sebagian besar debitur bermasalah adalah berasal dari Pegawai Negeri Sipil golongan II sebanyak 2 orang. Yang cara pembayarannya tdak melalui pemotongan langsung melalui kantornya, melainkan membayar sendiri ke kantor-kantor Bank Tabungan Negara, sehingga dengan keadaan perekonomian yang sulit pada akhir-akhir ini para debitur/nasabah tidak membayar angsuran hutangnya secara rutin.

B. Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada BTN Cabang Bengkulu

Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu, selain berusaha mencari langkah-langkah atau cara-cara yang akan diberikan atau ditawarkan kepada debitur bermasalah, agar debitur bisa kembali lancar untuk membayar tunggakan angsuran dan angsuran rutin. Akan tetapi yang lebih penting lagi bagi Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu adalah adanya itikad baik dari debitur. Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu akan memberikan cara-cara penyelesaian agar debitur tidak terlalu berat membayar tunggakan yang ada pada Bank Tabungan Negara antara lain:

  1. Penjadwalan ulang (PUL),
  2. Subrogasi (Akta Notaris),
  3. Alih Debitur,
  4. Alih debitur sekaligus penjadualan ulang,
  5. Penjadwalan tunai,
  6. Penjualan lelang di muka umum.

Namun karena sampai pada tahap negosiasi dengan pihak debitur, untuk memastikan posisi debitur, maka Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu melakukan langkah-lagkah untuk menghubungi debitur dan kepastian posisi kreditnya untuk menentukan cara-cara yang akan ditawarkan kepada debitur.

Tindakan atau langkah-langkah lainnya yang dilakukan oleh Bank tabungan negara Cabang Bengkulu terhadap kredit bermasalah, mengadakan inventarisasi agunan kredit yang ditelantarkan/rumah kosong, yang meliputi:

  1. Pendataan Rumah Kosong (RUKOS)
    1. Menyiapkan copy site plan atau proyek perumahan yang akan dikunjungi;
    2. Melakukan kunjungan pada setiap lokasi yang terdapat RUKOS kemudian ditandai setiap ditemukan RUKOS pada copy site plan yang selanjutnya dibuat catatan tentang :

-          Kondisi Rukos

-          Blok/kapling

-          Nama jalan apabila sudah ada

Data Rukos yang diperoleh dari lokasi selanjutnya dicek nama debitur, nomor debitur, posisi tunggakan dari daftar debitur menunggak (DDM) kemudian diseleksi.

  1. Melakukan pelacakan debitur yang kredit bermasalah, yang meliputi:

1)      Alamat lama.

Dilacak ke alamat lama sesuai copy kartu tanda penduduk yang ada pada dosier A.

-          Apabila debitur ditemukan maka diminta untuk segera menyeselesaikan tunggakan/utangnya,dan apabila debitur sudah tidak sanggup,diminta kesediannya uuntuk datang ke notaris pejabat pembuat akta tanah guna mendatatangani akta yang di perlukan,atau apabila keberatan pada saat itu juga diminta ke notairis untuk membuat kuasa menjual kepada Bank Tabungan Negara dengan biaya di talangi oleh Bank Tabungan Negara.

-          Apabila debitur tidak ditemukan agar dinyatakan ke RT/RW setempat untuk diminta petunjuk keberadaan debitur, apabila diketahui kemudian dilanjutkan pelacakan ke alamat yang baru. Apabila RT/RW tidak mengetahui kemana debitur pindahnya atau debitur tersebut tidak terdaftar sebagai warga RT/RW maka diminta keterangan dari RT/RW tersebut.

2)      Alamat Instansi

Dilacak ke alamat instansi/perusahaan debitur sesuai yang tercantum pada usulan pemohon pada dosier A

-          Apabila setelah dilacak ke alamat yang lama, tidak ditemukan, maka dikunjungi alamat instansi, apabila ditemukan diminta untuk segera menyelesaikan tunggakan/hutangnya, apabila tidak sanggup diminta kesediaannya untuk datang ke notaris, jika diperlukan atau membuat surat kuasa menjual di hadapan notaris dengan biaya ditalangi oleh Bank Tabungan Negara.

-          Apabila debitur tidak ditemukan, maka diminta keterangan dari pejabat yang berwenang pada instansi/perusahaan tersebut, bahwa debitur telah dimutasi atau memang bukan/tidak pernah menjadi pegawai pada instansi/perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini debitur tidak dikenal/bukan karyawannya, maka agar kepada instansi yang bersangkutan diminta pernyataan untuk itu dan bila debitur ditemukan, namun yang bersangkutan menyatakan bahwa namanya dipinjam atau dengan alasan lain, agar dilaporkan secara khusus kepada Direksi/Kantor Pusat dengan didukung data selengkapnya, guna diselesaikan dan dminta pertanggungjawabkan kepada developer untuk dilakukan subrogasi atau penyelesaian dengan cara alih debitur.

  1. Menginventaris kelengkapan dokumen untuk memenuhi persyaratan hukum guna proses balik nama, yang meliputi:
    1. Surat peringatan yang telah diterbitkan dan apabila belum lengkap agar diterbitkan surat peringatan I sampai dengan III dalam tenggang masing-masing 14 (empat belas) hari, dan apabila dipandang perlu dengan surat tercatat.
    2. Rekening Koran/Baki Debet mulai dari awal kredit
    3. Kelengkapan Dokumen Pokok

-          Perjanjian kredit

-          Akte Kuasa Memasang Hipotik

-          Akte Jual Beli

-          Sertifikat

-          Izin Mendirikan Bangunan

Dalam inventarisasi agunan yang ditelantarkan/rumah kosong, semua data yang telah diporoleh hendaknya selalu dipelihara dan selalu di up date. Untuk memudahkan pemantauan dibuatkan format tertentu sehingga bila diperlukan perubahan akan lebih mudah pekerjaannya dan cepat.

  1. Menghubungi dan melakukan pendekatan dengan instasi terkait

Menghubungi dan melakukan pendekatan dengan instasi tekait dalam rangka memenui sarana hukum untuk proses pengalihan hak yang antara lain:

  1. Notaris/Pejabat Pembuat akta Tanah.

1)      Berasarkan Akte kuasa memasang hipotik dan menjual yang ada apaka notaris/pejabat pembuat Aktah Tanah (PPAT) yang bersangkutan bersediah melakukan pengalihan hak agunan dimana Bank Tabungan Negara bertindak sebagai kuasa debitur;

2)      Bilamana upaya tersebut diatas tidak dapat ditempuh, maka perlu dipertanyakan kepada notaris / PPAT apakah dapat ditempuh dengan cara dibuat kuasa khusus untuk menjual secara Notariil Akta. Apabila upaya yang terakhir ini yang dikehendaki, maka perlu pendekatan ke debitur untuk diajak ke notaris dalam rangka pembuatan Akta Penyerahan Agunan berikut kuasa untuk menjual ;

3)      Debitur lama bersedia menandatangani akta-akta yang diperlukan dalam pengalihan hak dihadapan notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah

  1. Badan Pertanahan Nasional

Kepada Bada Pertanahan Nasional dibicarakan masalah yang dihadapi terutama pendaftaran balik nama hak atas tanah (sertfikat) sehubungan dengan tidak ditemukannya debitur berdasarkan Surat Kuasa Memasang Hipotik

  1. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

Bagi Rumah Kosong (RUKOS) yang telah terlanjur diserahkan pengurusan penyelesaian piutang macet ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, apabila terdapat peminat yang bersedia membayar seluruh tunggakan atau serendah-rendahnya 50% tunggakan berikut biaya administrasi BUPLN serta biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan dan persyaratan untuk menyelesaian jual beli atau pengalihan hak telah dipenuhi, maka diminta kepada BUPLN agar piutang yang sudah diserahkan tersebut dapat ditarik kembali. Kepada BPULN/KP3N hendaknya dibicarakan pula masalah persyaratan dan percepatan dalam rangka proses pelelangan umum atas agunan yang ditelantarkan.

  1. Pengadilan Negeri

1)      Dimohonkan penetapan pengadilan negeri dengan melalui gugatan bagi rumah kosong yang debiturnya tidak diketemukan.

-          Surat Permohonan ke Pengadilan Negeri

-          Copy perjanjian kredit

-          Rekening koran/Baki Debet

-          Surat Peringatan minimal tiga kali

-          Dan Syarat-syarat lain yang diperlukan;

2)      Dimohonkan eksekusi hipotik ke pengadilan negeri, dengan cara ini adalah cara yang paling praktis, efektif, akrena cara ini tanpa melalui proses gugatan. Dokumen yang perlu dipersiapkan adalah:

-          Perjanjian kredit/pengakuan utang

-          Surat peringatan satu sampai dengan tiga kali

-          Sertifikat

-          Akta Kuasa Memasang Hipotik

-          Akta Hipotik

-          Sertifikat Hipotik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang dan Kepala Seksi Bank Tabungan Negara Bengkulu, cara penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Tabungan Negara dilaksanakan dengan cara-cara negosiasi dan litigasi.

a. Negosiasi/non litigasi

Dalam penyelesaian yang dilakukan dengan cara negosiasi/ non litigasi dengan para debitur, dilakukan dengan cara-cara :

1). Penjadwalan ulang

Yang dimaksud dengan penjadualan ulang/PUL adalah penetapan kembali angsuran bulanan atas saldo pinjaman yang ada atau tunggakan yang ada disamping angsuran reguler/rutin yang wajib dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jangka waktu penjadwalan ulang adalah sisa jangka waktu yang ada sesuai “perjanjian kredit dan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun dihitung dari tanggal realisasi kredit.

- Jangka waktu Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan (PUST) adalah sampai dengan akhir tahun berjalan pada saat PUST dilakukan atau selama lamanya akhir tahun berikutnya dari saat PUST dilakukan.Hal ini dengan maksud menghindari kapitalisasi bunga. Untuk PUST ini angsuran reguler wajib dilakukan dengan tertib dan teratur.

- Penetapan bunga

Untuk Penjadualan Ulang (PUL) bunga ditetapkan sebesar 10% bagi perjanjian kredit yang suku bunganya kurang dari 10% sedangkan bagi perjanjian kredit yang bunganya lebih besar dari 10% penetapan bunganya sebagaimana ketentuan baru, sedangkan PUST sesuai dengan perjanjian kreditnya.

PUL dapat dilakukan maksimal 3 kali selama masa kredit, dan setiap dilakukan PUL wajib dibuat Addendum Perjanjian Kredit sedangkan untuk PUST cukup dengan surat pernyataan di atas materai.

Bila perpanjangan jangka waktu kredit lebih 65 tahun usia debitur wajib dibuat secara notariil dan bila melampaui berakhirna Hak Guna Bangunan wajib ada pernyataan debitur di atas materai yang mensyaratkan sanggup memperpanjang dengan biaya debitur sendiri.

2).   Alih Debitur

Pelaksanaan alih debitur dilaksanakan dengan ketentuan dimana calon debitur pengganti wajib membayar :

-          seluruh tunggakan yang ada

-          uang muka

-          denda

-          biaya notaris

-          biaya administarasi

Pelaksanaan alih debitur diupaakan debitur dapat hadir untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan atau apabila hal ini tidak dimungkinkan dengan menggunakan Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Menjual (SKMH), namun bila notaris yang bersangkutan keberadaan dapat ditempuh dengan akta penyerahan agunan berikut kuasa menjual dari debitur notariil dan sarana terakhir adalah penetapan pengadilan negeri.

3)      Alih Debitur sekaligus Penjadwalan Ulang (ADPUL)

Ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjan kredit tetap berlaku untuk alih debitur sekaligus penjadwalan ulang ini, kecuali jangka waktu kredit sebagaimana ketentuan dalam penjadwalan ulang (PUL)

Calon debitur pengganti wajib membayar tunggakan sebesar 50% serendah-rendahnya 25% dari tunggakan yang ada berikut uang muka, angsuran yang telah dia bayar debitur lama dan biaya-biaya yang dikeluarkan.

Pola alih debitur sekaligus penjadwalan ulang ini merupakan kombinasi antara alih debitur dengan penjadualan ulang, dengan pola ini kemudahan atau peluang bagi calon debitur pengganti sehingga diharapkan peminat tumah kosong (RUKOS) ini akan lebih banyak karena beban/persyaratan yang lebih ringan.

b. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Ligitasi

Penyelesaian kredit bermasalah dengan cara ligitasi ini dilakukan dengan pengajuan gugatan melalui lembaga-lembaga yang ada seperti Pengadilan Negeri dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

1).  Melalui Pengadilan Negeri

Gugatan yang diajukan kepada debitur itu melalui pengadilan negeri tata caranya dapat dilakukan sebagai berikut

- Gugatan biasa

Untuk mencapai suatu eksekusi atas putusan hakim dan dilakukan melalui proses peradilan biasa. Seandainya hakim mengabulkan gugatan kreditur (Bank) putusan itu yang dimohonkan untuk dilakukan eksekusi.

- Melalui permohonan eksekusi

Melalui permohonan eksekusi grose akta hak tanggungan. Permohonan eksekusi ini dilaksanakan pada kekuatan surat kuasa memasang hak tanggungan dan hak tanggungan

2)      Melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

Berdasarkan Undang Undang Nomor 49/PRP/1960 Panitia Uusan Piutang Lelang Negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian bagi bank milik negara, penyelesaian kredit macet dilakukan melalui PUPLN, dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada bank tersebut, secara hukum wewenang penguasaan hak tagihan dialihkan kepada Panitia Piutang dan Lelang Negara.Tetapi berdasarkan Pasal 2 ayat (1)   Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor .300/ KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara piutang negara tingkat pertama diselesaikan dulu pada instansi yang bersangkutan.

Penyerahan piutang macet ini menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 376/KMK.01/1998, tanggal 31 Juli 1998, tentang Penguusan Piutang Negara dengan ditertibkannya Surat Pengalihan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), pengurusan piutang negara beralih kepada PUPN dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N).

Untuk menetapkan piutang negara perbankan, menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376 diatas adalah terdiri dari:

1. Utang pokok, bunga denda, beban lainnya

2. Cara penyelesaian kredit dengan angsuran atau tanpa angsuran

3. Jumlah angsuran utang pokok, bunga, denda dan beban yang telah

dibayar.

4. Rincian penyelesaian kredit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Bank Tabungan Bengkulu ada 109 debitur yang kreditnya bermasalah. Dari debitur yang bermasalah ini, 55 debitur bermasalah lain telah diselesaikan reschedulling (penjadwalan ulang), sedangkan sisanya 54 debitur masih dalam penyelesaian.

Dari beberapa debitur yang telah menyelesaikan permasalahan kreditnya, diambil sampel sejumlah 5 orang, dan diambil secara acak berdasarkan data kredit bermasalah dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Tabungan Negara. Dari sampel yang telah dipilih ini tergambar posisi kredit dan tunggakan serta cara penyelesaian seperti pada tabel dibawah ini.

TABEL 1.

Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah

Pada BTN Cabang Bengkulu

No Nama Debitur Lama Bulan 

Tunggakan

Lokasi Cara 

Penyelesaian

Bentuk 

Kredit

2

3

4

5

 

Suranto 

Rusudi

Dirwan

Yulinus

Sumarjo

 

2

3

5

15

 

Bengkulu 

Bengkulu

Bengkulu

Bengkulu

Bengkulu

 

Kirim Rekening 

CPT

CPT

PUL

LELANG

 

KPR 

KPR

KPR

KPR

KPR

Sumber : data primer

Berdasarkan penelitian maka didapat data – data  bahwa pada responden pertama yang mengalami tunggakan dalam jangka waktu 1 bulan itu masih tergolong lancar ( kolektibilitas 1) ,  namun pada responden yang ke 2 dengan lama tunggakan 2 bulan sudah temasuk ke dalam kategori perhatian khusus atau kolektibilitas 2 dan yang dilakukan oleh petugas Bank BTN yaitu :

1. Mengirimkan rekening koran dalam bentuk konfirmasi kepada penunggak.

2. Konfirmasi melalui telepon rumah atau kantor debitur yang bertujuan untuk memperjelas kapan tunggakan tersebut akan dilunasi / CPT ( Cresh Program Tunggakan).

Pada responden ke 3 dengan lama tunggakan 3 bulan dan masuk ke dalam kategori kurang lancar atau kolektibilitas 3 upaya yang dilakukan adalah :

1. Dikirim Surat Peringatan kesatu.

2. Petugas langsung menemui debitur tersebut / CPT ( Cresh Program Tunggakan).

Sedangkan responden ke  4  masuk ke dalam kategori diragukan dan langkah- langkah yang dilakukan yaitu :

1. Membuat Surat Peringatan Ke 2 sampai dengan yang ke 4.

2. Menagih tunggakan langsung ke lapangan dan memberi peringatan jika tidak dilunasi maka akan dilelang jaminannya.

3. Dilakukannya Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan yang bisa berupa semua tunggakan dimasukkan ke dalam pokok tunggakan atau dengan cara perpanjangan masa kredit.

Kemudian responden yang terakhir itu telah masuk ke dalam kategori kredit macet , maka yang dilakukan adalah  :

1. Debitur dipanggil ke kantor Bank BTN atau didatangi dengan upaya sebaik-baiknya agar membayar seluruh kredit.

2. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia maka barang jaminannya akan dilelang.

Dari hasil wawancara dengan nasabah yang mengalami kredit bermasalah dapat disimpulkan bahwa, mereka bukannya tidak  mau membayar melainkan karena tidak mampu membayar, akan tetapi para responden pada umumnya (5 responden) mengiginkan cara penyelesaian yang terbaik dari Bank Tabungan Negara, asal tanah dan rumahnya tidak disita. Para responden ini terdiri dari debitur KPR yang menyelesaikan tunggakannya dengan cara 3 debitur melunasi,  1 debitur  penjadwalan ulang,  sedangkan 1 orang debitur dilakukan dengan penjualan di muka umum/lelang benda jaminan.

Untuk menyelesaikan kredit bermsalah dan kredit macet melalui pengadilan negeri sedapat mungkin dihindari dari kreditur (Bank), karena cara ini akan memakan waktu lama, berbelit-belit dan eksekusinya juga sulit.

  1. C. Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesian Kredit Bermasalah Bank Tabungan Negara Bengkulu

Dalam penyelesaian dan mengambil langkah-langka yang berkaitan dengan kredit bermasalah ini ada beberapa hambatan yang mengakibatkan lambatnya penyelesaian kredit-kredit bermasalah. Hambatan-hambatan dalam menangani kredit bermasalah ini disebabkan dua faktor atau dua aspek yaitu :

1.Faktor Internal

2.Faktor Eksternal

Ad. 1. Faktor Internal

Yang dimaksud faktor internal adalah faktor hambatan yang disebabkan timbul dari perbankan sendiri, dan hal ini adalah Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu. Hambatan-hambatan yang ada pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu adalah:

1Masih kurangnya personil yang bertugas yang menangani kredit bermasalah baik pada proses data maupun yang bertugas untuk melakukan pengecekan lapangan, sehingga pemprosesan akurasi data dan administarasi terkesan lamban yang mengakibatkan pelaksanaan proses selanjutnya juga terlambat.

  1. Kemampuan sumber daya manusia kurang terampil, terutama pengasahan materi-materi hukum yang mengakibatkan kadang-kadang timbul keraguan dalam menyelesaiakan/ mengambil tindakan dalam bidang yuridis.
  2. Penyimpangan dalam prosedur pemberian kredit, karena kurang diperhatikan asas pemberian kredit seperti analis kelayakan usaha, dan keuangan debitur, serta penggunaan kredit.
  3. Lemahnya sistem informasi kredit.

Ad. 2. Faktor Eksternal

Yaitu faktor hambatan yang datangnya dari luar pihak bank. Hambatan-hambatan dari faktor eksternal ini meliputi:

  1. Faktor debitur

Kendala yang datang dari pihak debitur dalam menyelesaikan kredit-kredit bermasalah, selain kesulitan untuk menghubungi debitur, karena perpindahan alamat, atau alamatnya tidak jelas dan pindah tempat bekerja, juga timbul karena faktor-faktor sebagai berikut:

1). Faktor kebijkan ekonomi

Dalam kondisi ekonomi yang kurang baik saat ini, dapat terjadi pemutusan hubungan kerja dibayar perusahaan terhadap para karyawannya dan banyak juga yang mempunyai usaha menjadi bangkrut 2 orang. Akibatnya banyak debitur/ nasabah yang tidak dapat membayar angsuran. Hal ini terutama dialami oleh para debitur yang bekerja pada sektor swasta. Sedangkan bagi para pegawai negeri hambatannya terutama pada pegawai negeri golongan II (2 orang), yang mana dengan keadaan ekonomi sekarang ini penghasilannya tidak cukup untuk membiayai kehidupannya. Terjadinya tunggakan pada pegawai negeri ini karena pembayaran angsurannya tidak melalui bendaharawan gaji di kantornya, melainkan membayar sendiri pada Bank Tabungan Negara.

2). Barang jaminan tidak mencukupi

Hal ini terutama terjadi pada debitur yang tujuan kreditnya digunakan untuk memperbaiki, memperluas dan menambah bagian rumahnya dengan jaminan rumah itu sendiri (KPR), setelah kreditnya diberikan kenyataannya kredit yang diberikan tidak digunakan sesuai untuk peruntukannya, dan rumah yang menjadi jaminannya tetap dibiarkan kosong dan rusak, yang mengakibatkan harga rumah tersebut tidak cukup untuk menutupi utang-utangnya.

3). Proses penyelesaian

Proses penyelesaian baik melalui pengadilan negeri maupun BUPLN, juga terjadi kendala-kendala diantaranya :

-Waktu yang lama

Karena untuk menyelesaikan kredit bermasalah ini harus melalui tahapan-tahapan dan tata cara yang sudah baku, dan harus dilalui tahap demi tahap, ini berakibat penyelesaian kredit-kredit bermasalah menjadi lama, sementara debitur sudah jelas-jelas ada itikad-itikad tidak ingin menyelesaiakan kreditnya.

-Biaya yang mahal

Tingginya biaya untuk penyelesaian kredit bermasalah juga menjadi kendala penyelesaian kredit, sebab dalam penyelesaian baik melalui pengadilan negeri dan BUPLN, pihak kreditur dan debitur dikenakan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya debitur enggan menyelesaikan kreditnya. Khusus bagi kreditur ada biaya yang tidak resmi. Yaitu biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh kreditur diluar biaya yang telah ditentukan untuk proses penjualan dimuka umum/ lelang seperti biaya transportasi dan biaya lain sebagainya.

BAB  III

PENUTUP

  1. A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap proses penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Tabungan Negara dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Banyak faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya kredit macet baik dari faktor pemerintah, faktor debitur maupun dari faktor kreditur itu sendiri. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu didalam praktik dilakukan dengan penjadwalan ulang (reschedulling) dan alih debitur.
  2. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sedapat mungkin dilakukan pendekatan personal/ negosiasi dengan para debitur, dengan cara mendatangi debitur untuk memberikan peringatan kepada debitur apabila terjadi kredit bermasalah.
  3. Kendala dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada Bank Tabungan Negara adalah disebabkan oleh beberapa faktor yakni :
    1. Faktor internal bank, yaitu kurangnya tenaga dan kurangnya kemampuan sumber daya manusia.
  1. Faktor eksternal, yaitu :

1). Faktor debitur, yaitu karena keadaan ekonomi serta jaminan yang tidak mencukupi untuk pembayaran kredit/ utang debitur.

2).Proses penyelesaian yang memerlukan biaya yang tinggi dan memerlukan waktu yang lama.

  1. B. Saran-saran
  1. Kepada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu diharapkan untuk melakukan upaya peningkatan kemapuan para karyawan, khususnya materi-materi hukum baik melalui pendidikan formal maupun kursus-kursus tentang proses litigasi dan non ligitasi.
  2. kepada para debitur dalam hal setiap pindah alamat diharapkan dapat memberitahukan kepada aparat pemerintah seperti RT,RW maupun aparat di tingkat kerahan/desa.
  3. Kepada debitur diharapkan kalau terjadi tunggakkan pinjaman,supaya menghadap kepada Bank,supaya dapat dicarikan langkah-langkah untuk penyeselesain kredit bermasalah.
  4. Kepada Tabungan Negara diharapkan secepatnya diinformasikan kepada debitur kalau terjadi tunggakan angsuran pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Gunawan Wijaya dan Kartini Mujadi , 2003 , Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang , Jakarta , Raja Grafindo Persada.

Hadi Setia Tunggal, 2006, Peraturan Perundangan-undangan Perbankan , Jakarta, Harvindo.

Kasmir ,  2003 , Dasar-dasar Perbankan , Jakarta  ,  Raja Gravindo Persada.

Lukman Dendawijaya, 2005 , Manajemen Perbankan ed kedua, Jakarta , Ghalia Indonesia.

Muhamad Djumhana , 2006 , Hukum Perbankan di Indonesia , Bandung , Citra Aditya Bakti.

Subekti , 2002 , Hukum Perjanjian , Jakarta , Intermasa.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004 , Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta, AKA.

Sutan Remy Sjahdeni, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dan Perjanjian Kredit Bank-bank di Indonesia.

Sutan Remy Sjahdeni , 1999 , Hak Tanggungan , Bandung , Alumni.

Sutarno ,  2004 , Aspek – aspek Hukum Perkreditan Pada Bank ,  Bandung , Alfabeta.

Widjanarto, 2003 .Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta, Grafiti.

PERUNDANGAN

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/Kmk.01/1996 Tentang Pengurusan Piutang Negara Kredit Perumahan Rakyat- Bank Tabungan Negara (Kpr-BTN).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.300/ KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara
 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/Kmk.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara.
 
Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/ 2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
 
Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/ 2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

MAJALAH

Trust,2007,No.17 Tahun V, Begitulah , Bank Ini Aman dari Berbagai Risiko, Jakarta, Hikmat Makna Aksari.

Paras BTN, 2006, Edisi 6 Tahun III, Mimpi Yang Harus Terwujud, Jakarta, PT. Bank Tabungan Negara  (Persero) .

MAKALAH

Bank BTN, 1997, Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara.

________, 2007, Pemasaran Produk dan Jasa Bank , Jakarta , LPPI.

________, 2007, Kebijakan Pengkreditan Bank , Jakarta , LPPI

________, 2007, Pedoman Kebijakan Pengkreditan Bank BTN , Jakarta,LPPI.

________, 2007, Pengelolaan Kredit Bank BTN , Jakarta , LPPI.

INTERNET

Iwan Gunadi http://caritabasa.wordpress.com/2007/09/11/kredit-bermasalah-atau-kredit-macet

Aviliani,2000, Suara Karya Online

This entry was posted in Tak Berkategori. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s